Pajak Tinggi pada Cryptocurrency di India Menimbulkan Konsekuensi: Transaksi senilai 42 Miliar USD Mengalir Keluar, Sistem Perpajakan Menghadapi Keruntuhan

Departemen Pajak Penghasilan, Departemen Intelijen Keuangan, dan Departemen Perpajakan India secara bersamaan mengeluarkan peringatan keras dalam sidang parlemen: anonimitas dan karakter lintas batas dari mata uang kripto membuatnya hampir tidak dapat dilacak dan dikenai pajak secara efektif, menimbulkan tantangan serius bagi sistem pengelolaan pajak negara. Ketika peringatan ini disampaikan, India sedang menerapkan salah satu sistem perpajakan kripto terketat di dunia (30% pajak keuntungan modal ditambah 1% pajak sumber), yang telah menyebabkan volume transaksi lebih dari 42 miliar dolar dan kehilangan sekitar 4,2 miliar dolar pajak ke platform luar negeri.

Seiring pengumuman anggaran baru yang akan berlaku mulai 1 Februari 2026, sebuah pertarungan regulasi antara penegakan hukum yang ketat dan upaya menarik kepatuhan sedang berlangsung di pasar terbesar di dunia ini, dengan 100 juta hingga 150 juta pengguna kripto.

Peringatan Parlemen: Pergerakan lintas batas anonim menjadi titik lemah pengelolaan pajak

Pada 7 Januari 2026, sebuah sidang komite tetap keuangan parlemen India yang berlangsung hampir tiga jam mengungkap kekhawatiran mendalam dari otoritas pengawas negara tersebut. Departemen Pajak Penghasilan, Departemen Intelijen Keuangan, dan Departemen Perpajakan melaporkan sebuah dokumen berjudul “Studi Aset Digital Virtual dan Jalur Masa Depan”, yang inti kesimpulannya mengejutkan: sifat unik dari mata uang kripto menjadikannya sebuah celah yang hampir tidak dapat diisi dalam sistem pengelolaan pajak.

Para pejabat mengakui kepada legislator bahwa kripto memungkinkan transfer dana secara anonim lintas batas dalam hitungan detik, dan biasanya tidak melalui bank atau perantara yang diawasi. Karakteristik ini membuat otoritas pajak sangat sulit melacak pemilik aset asli dan menentukan kewajiban pajak. Fokus utama masalah ini adalah tiga bidang yang sulit dijangkau: bursa luar negeri, dompet kripto pribadi, dan platform keuangan terdesentralisasi. Ketika investor menggunakan bursa luar negeri yang tidak terdaftar di Departemen Intelijen Keuangan India, kemampuan pejabat pajak untuk memperoleh informasi atau mengirim pemberitahuan hukum sangat terbatas. Sementara transaksi peer-to-peer antar dompet pribadi, yang tidak melibatkan penyedia layanan terpusat, meningkatkan kesulitan mengaitkan alamat dompet dengan identitas nyata secara eksponensial, terutama saat dana berpindah antar jaringan blockchain yang berbeda.

Seorang sumber internal yang mengetahui isi pertemuan mengungkapkan konflik yang lebih mendasar: “Departemen Keuangan ingin membatasi sistem yang terdesentralisasi dan berfokus pada privasi serta bursa luar negeri.” Namun, karakteristik ini justru menjadi fondasi filosofi desain mata uang kripto. Hal ini mengungkapkan kontradiksi struktural: sistem pajak tradisional yang berbasis kontrol terpusat dan identifikasi identitas berusaha mengatur sebuah aset yang didesain untuk desentralisasi dan pseudo-anonimitas. “Ketidaksesuaian sistemik” ini adalah akar permasalahan utama yang dihadapi departemen pajak India.

Kebijakan pajak yang keras justru menimbulkan efek sebaliknya: 42 miliar dolar transaksi keluar, ekosistem domestik terancam

Ironisnya, kesulitan pengelolaan yang dihadapi departemen pajak India saat ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan mereka sendiri. India memiliki salah satu kerangka pajak kripto terketat di dunia, yang justru gagal menangkap pajak secara efektif dan malah mendorong banyak aktivitas transaksi dan pendapatan pajak keluar dari negeri, menciptakan efek backlash kebijakan.

Mari kita uraikan secara rinci aturan yang dikenal sebagai “pajak berat kripto”: investor harus membayar pajak keuntungan modal sebesar 30%, dan tidak diperbolehkan mengurangi kerugian dari kripto lain untuk mengimbangi keuntungan, serta tidak dapat mengurangi biaya selain harga beli awal. Kerugian pun tidak dapat dibawa ke tahun berikutnya. Lebih dari itu, setiap transaksi di atas 10.000 Rupee India (sekitar 115 USD) harus dipotong 1% pajak sumber. Ditambah 4% pajak tambahan dan 18% Pajak Barang dan Jasa atas biaya transaksi, total beban pajak bagi trader high-net-worth bisa mencapai 42,7%.

Data dan Dampak Kebijakan Pajak Kripto Ketat India

• Tarif Pajak Keuntungan Modal: 30% tetap.
• Pajak Sumber: Transaksi di atas 10.000 Rupee India (sekitar 115 USD), dipotong 1%.
• Beban Pajak Total: Setelah tambahan, beberapa trader menghadapi beban pajak 42.7%.
• Transaksi Keluar Negeri: Juli 2022 – Juli 2023, lebih dari 420 miliar dolar transaksi terjadi di platform luar negeri, mewakili lebih dari 90% total volume transaksi pengguna India.
• Kerugian di platform domestik: Pengguna, unduhan, dan trafik web menurun 74%.
• Kerugian pendapatan pajak: Pemerintah memperkirakan kehilangan sekitar 4,2 miliar dolar dari transaksi keluar ini.

Dampaknya langsung terasa dan mengerikan. Dalam satu tahun dari Juli 2022 hingga Juli 2023, investor India melakukan transaksi di bursa luar negeri lebih dari 420 miliar dolar, mewakili lebih dari 90% total volume transaksi mereka. Pada saat yang sama, jumlah pengguna, unduhan, dan trafik web di bursa domestik anjlok 74%. Pemerintah India memperkirakan bahwa pelarian modal ini menyebabkan kehilangan pendapatan pajak sekitar 4,2 miliar dolar. Kebijakan ini, yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan fiskal dan mengekang spekulasi, secara tak terduga justru menghancurkan industri patuh dalam negeri, menyerahkan pasar kepada platform luar negeri yang tidak diatur, dan membuat pengelolaan pajak menjadi semakin sulit. Pendiri dan CEO Aliansi Blockchain India, Raj Kapoor, mengkritik bahwa sikap ini “tidak membentuk kerangka pasar yang koheren, malah berisiko menciptakan suasana ketakutan, dan tidak mampu memberikan kejelasan, perlindungan investor, atau pengawasan sistemik.”

Penegakan hukum yang keras dan serangan teknologi: permainan kucing dan tikus yang penuh kemenangan dan kerugian

Menghadapi keluarnya transaksi dan kesulitan pengelolaan, respons departemen pajak India bukanlah kompromi, melainkan peluncuran operasi penegakan hukum besar-besaran yang didukung teknologi. Operasi bernama kode NUDGE ini bertujuan menggunakan data secara non-intrusif untuk membimbing dan mengatur perilaku wajib pajak, dengan skala dan presisi yang jarang terjadi dalam sejarah perpajakan.

Dewan Pajak Penghasilan Pusat telah mengirimkan lebih dari 44.000 pemberitahuan kepada investor yang tidak melaporkan transaksi kripto. Sistem ini menggunakan analisis big data dari “Proyek Insight”, kecerdasan buatan, dan berbagi data internasional berdasarkan 《Kerangka Laporan Aset Kripto》, secara otomatis membandingkan data transaksi dari bursa dengan laporan wajib pajak. Jika ditemukan perbedaan lebih dari 100.000 Rupee India (sekitar 1.200 USD), sistem akan otomatis mengirimkan pemberitahuan pertanyaan. Upaya “penegakan teknologi” ini telah membuahkan hasil nyata: dalam audit pajak tahun 2024-25, ditemukan penghasilan kripto dalam negeri yang tidak dilaporkan sebesar 8,8882 miliar Rupee India (sekitar 99,9 juta USD), penghasilan kripto luar negeri yang tidak diungkapkan sebesar 10,89 miliar Rupee, dan aset domestik tersembunyi senilai 6,3 miliar Rupee (sekitar 72 juta USD).

Puncak operasi penegakan hukum adalah penyelidikan terhadap salah satu bursa terbesar, Binance. Pada Oktober 2025, otoritas melakukan penyelidikan besar terhadap lebih dari 400 trader kaya yang diduga menyembunyikan keuntungan melalui Binance dari 2022 hingga 2025. Kunci keberhasilan adalah bahwa Binance, setelah membayar denda sebesar 2,25 juta USD pada Agustus 2024 dan terdaftar resmi di Departemen Intelijen Keuangan India, kini wajib menyediakan data pengguna kepada otoritas India sesuai hukum. Perubahan ini mengungkapkan banyak trader yang mengira bahwa aktivitas di luar negeri bisa bebas dari pengawasan. Para pakar pajak memperingatkan bahwa menurut 《Undang-Undang Pencucian Uang》, penghindar pajak bisa dikenai denda hingga 300% dari jumlah pajak terutang, bahkan tuntutan pidana. Selain itu, otoritas telah membekukan atau menyita aset kripto senilai 41,89 miliar Rupee India (sekitar 5 miliar USD), menangkap 29 orang, dan mengajukan 22 tuntutan pidana.

Apakah anggaran 2026 akan menjadi titik balik kebijakan?

Semua perhatian kini tertuju pada 《Anggaran Federal Tahun Anggaran 2026-27》 yang akan diumumkan pada 1 Februari 2026. Anggaran ini akan menjadi indikator utama dalam memantau arah kebijakan kripto India di masa depan. Saat ini, Dewan Pajak Penghasilan Pusat telah mulai berkonsultasi dengan perusahaan industri kripto untuk membahas kemungkinan reformasi pajak.

Perwakilan industri berharap dengan hati-hati. Mereka mengajukan dua poin utama: pertama, menurunkan tarif pajak sumber sebesar 1% secara signifikan, misalnya menjadi 0,01%; kedua, mengizinkan pengimbangan kerugian dan keuntungan antar aset kripto, termasuk mengizinkan kerugian dibawa ke tahun berikutnya. Penyesuaian ini dianggap sebagai syarat minimum agar pasar domestik dapat kembali kompetitif. Namun, peringatan keras dalam sidang parlemen terbaru menunjukkan bahwa fokus regulasi mungkin tetap pada penegakan hukum yang lebih ketat daripada mendorong kepatuhan sukarela. Pejabat menyatakan akan terus menekan bursa, memperketat persyaratan pelaporan, dan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas luar negeri.

Kontradiksi yang lebih dalam terletak pada pilihan strategis pemerintah India. Para pejabat tinggi telah menyatakan bahwa prioritas mereka adalah mengembangkan “Rupiah Digital” yang dijamin oleh Reserve Bank of India, bukan mengadopsi aset kripto swasta. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal pernah menyatakan bulan Oktober tahun lalu bahwa salah satu tujuan pajak tinggi adalah mencegah pengguna terjebak dalam aset kripto tanpa dukungan resmi. Ini mengungkap dilema India: ingin memungut pajak dari ekonomi kripto yang berkembang pesat, tetapi juga sangat waspada terhadap ide dasar dan risiko potensialnya, sambil mendorong mata uang digital bank sentral sendiri. Raj Kapoor memperingatkan risiko jangka panjang: “Risiko kebijakan yang lebih dalam adalah jika penolakan terus berlanjut tanpa jalur regulasi yang seimbang, inovasi, modal, dan talenta akan berpindah ke luar negeri, menjadikan India hanya sebagai pasar konsumsi dan pengumpul pajak, bukan pembuat aturan.”

Pelajaran dari dunia: Inspirasi regulasi kripto di tengah tantangan India

Kendala India bukanlah kasus tunggal, melainkan gambaran ekstrem dari tantangan global dalam mengatur pajak kripto. Pengalaman dan pelajaran dari India memberikan wawasan berharga bagi pengawas di seluruh dunia yang sedang mencari jalan.

Pertama, kebijakan pajak yang keras dan kasar dalam dunia desentralisasi kripto bisa jadi tidak efektif sama sekali. Ketika modal dapat berpindah lintas batas dengan kecepatan cahaya dan biaya sangat rendah, upaya menahan basis pajak melalui tarif tinggi hanya akan mendorong aktivitas ke sudut-sudut yang tidak terawasi, menyebabkan erosi basis pajak dan kehilangan pendapatan secara berkelanjutan. Ini menegaskan bahwa, untuk aset digital yang sangat mobile secara global, kebijakan pajak dan pengelolaan harus diprioritaskan, jika tidak, kebijakan tersebut hanya akan menjadi kertas kosong.

Kedua, penggunaan teknologi dan kolaborasi pengawasan adalah kunci untuk memecahkan masalah, tetapi bukan solusi ajaib. “Proyek Insight” dan penggunaan CARF untuk berbagi data internasional menunjukkan tingkat teknologi pengelolaan pajak yang canggih. Namun, seperti diakui pejabat sendiri, masih ada celah besar dalam mengawasi bursa luar negeri, dompet pribadi, dan protokol DeFi. Ini berarti kerangka regulasi masa depan harus mengakui dan menghadapi zona abu-abu yang sulit diawasi ini, mungkin dengan mendorong insentif dan pengaturan agar sebanyak mungkin aktivitas dapat diintegrasikan ke dalam kerangka yang dapat diawasi, misalnya melalui insentif kepatuhan yang jelas, bukan berharap bisa mengawasi semuanya sekaligus.

Ketiga, perjuangan India menegaskan pentingnya kolaborasi pengawasan antar negara. Karena sifat global dari kripto, tindakan unilateral satu negara sangat terbatas efektivitasnya. Penyidikan Binance yang berhasil dilakukan India didasarkan pada kesediaan Binance untuk mematuhi ketentuan pendaftaran dan berbagi data di dalam negeri. Di masa depan, mekanisme pertukaran data otomatis multilateral seperti CARF dan harmonisasi standar pengawasan bursa di berbagai yurisdiksi akan menjadi fondasi membangun jaringan pajak kripto global yang efektif. Jika tidak, praktik arbitrase regulasi akan terus berlangsung, dan negara seperti India akan terus berjalan di atas kawat antara melindungi basis pajak dan menghambat inovasi.